A. Putra
MEDAN - Partai Golkar Sumut mencatat banyak kesalahan yang dilakukan oleh Apri Budi dengan mengatasnamakan Partai Golkar. Kasus terakhir, ketika pegiat salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini mengadukan sejumlah media ke Polda Sumut terkait viralnya berita bendera berwarna kuning yang dicabut oleh Walikota Medan Bobby Nasution.
“Dia tak berhak membuat tindakan apapun di luar dengan mengatasnamakan Partai Golkar. Apri Budi hanya Kader, bukan salah satu pengurus partai, " tutur pengurus Partai Golkar.
Tindakan Apri Budi yang mengadukan 4 portal berita ke Polda Sumut dinilai telah melampaui batas dan sangat tidak pantas, sebab ia bukanlah pengurus partai golkar. Bukan itu saja, apa yang dilakukannya telah melebihi kewenangan dari Musa Rajekshah sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, Rabu (21/6/2023).
Hal ini ditegaskan oleh pengurus Partai Golkar Sumut, Jaya Bakti. Ia menyebutkan bahwa Apri Budi bukanlah pengurus partai golkar sejak tahun 2019.
"Partai Golkar ini partai yang besar. Kalau ada orang yang mengaku sebagai kader Golkar, ya sah - sah saja. Karena aku pribadi saja, ketika naik gojek kadang driver itu suka ngomong kalau dia juga kader Golkar, " sindir Jaya Bakti saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (20/6/2023).
Diakui Jaya, Apri Budi memang pernah bergabung dengan Partai Golkar dan masuk sebagai pengurus, tetapi tidak pernah menjabat dalam satu periode.
"Dia (Apri Budi) masuk hasil revitalisasi. Jadi apa yang diadukannya tak mendasar, karena dia bukan pengurus Golkar lagi, " pungkas Jaya Bakti, seraya menyatakan, saat ini Apri Budi tidak masuk di Pengurusan Golkar manapun, mulai dari tingkat desa, kabupaten/ kota, provinsi maupun pusat.
Bahkan, ia pun mengibaratkan Apri Budi seperti duri dalam daging di masa lalu, karena kerap membuat ricuh di tubuh Partai Golkar Sumut.
"Jadi ya, cobalah cari produk-produk baru yang untuk dijual gitu, jangan mengobok-ngobok Golkar, " tegas pengurus DPD partai Golkar Sumut.
Jaya juga menyatakan, Partai Golkar Sumut tidak pernah memberikan kuasa kepada Apri Budi untuk membuat dumas ke Polda Sumut.
"Kalau mandat itu sudah dipastikan tidak ada. Jadi Apri Budi ini, ya kadang memang itu kerjaannya, buat-buat sensasi yang tidak jelas. Jadi itu memang udah kerjaan dia itu, " sebut Jaya lagi, yang kembali menegaskan bahwa Apri Budi sering memang membuat ricuh di dalam organisasi yang digelutinya dulu.
"Jadi, ya saya ingatkan kepada organisasi tempat bernaung saat ini untuk hati-hati juga, " Jaya, berpesan.
Terpisah, kader pengurus Golkar Sumut lainnya, berharap kepada Ketua DPD Golkar Sumut untuk menindak tegas Apri Budi, karena telah 'mengotori' partai berlambang pohon beringin ini.
Sebagai kader, dirinya tidak punya wewenang untuk membuat Dumas membawa nama partai golkar.
"Ya, kalau bisa laporkan balik si Apri Budi, biar jera dia, " sebut pengurus tersebut.
Sebab, ia menilai apa yang dilakukan Apri Budi adalah tindakan tidak pantas. Apalagi jauh-jauh hari Ketua DPD Golkar Musa Rajekshah sudah menyatakan bahwa berita yang sempat viral itu tidak benar.
"Saat ini kader-kader Partai Golkar Sumut tetap solid di bawah kepemimpinan Ijeck (sapaan akrab Musa Rajekshah), " tandasnya.
Sebelumnya, Apri Budi yang mengaku kader Partai Golkar Sumut melaporkan akun media sosial (medsos) Instagram dan portal berita yang diduga menyebarkan video hoaks, yang menarasikan Wali Kota (Walkot) Medan Bobby Nasution mencabut bendera Golkar. Total ada empat akun Instagram, Selain itu, ada satu portal berita nasional dan empat portal berita lokal.
"Saya mendatangi Markas Polda Sumut untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah akun Instagram serta portal berita, " kata Apri, Senin (19/6/2023).
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya di nomor 0812-6566-xxxx, Apri Budi belum bersedia mengangkatnya. (AL)
Karmel 
